Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Blogger Template From:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sabtu, 10 April 2010

Sekilas Tentang SAR ( Search And Rescue )

  Kepala

  • Marsma Dono Indarto (1972-1985)
  • Marsda Hasari Hasanudin (1985-1992)
  • Laksma Harinto (1992-1998)
  • Laksda Setio Rahardjo, SIP (1998-2003)
  • Laksda Yayun Riyanto (2003-2006)
  • Laksma Bambang Karnoyudho (2006-2008)
  • Marsekal Madya TNI Ida Bagus Sanubari (2008 - sekarang)

 

Tugas

Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (search) dan pertolongan (rescue). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.

 Sejarah

Sejarah Basarnas dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden No 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI), dengan tugas pokok menangani musibah kecelakaan dan pelayaran. BASARI berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagai pelaksanan di lapangan diserahkan kepada PUSARNAS (Pusat SAR Nasional) yang diketuai oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan.
Pada tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80, tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). Perubahan struktur organisasi BASARNAS mengalami perbaikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 80 tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS dan KM. Nomor 81 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Pada tahun 2001, struktur organisasi BASARNAS diadakan perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM. Nomor 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 79 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR).
Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman.
Terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007, BASARNAS ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

 Struktur Organisasi

Basarnas mempunyai UPT sebanyak 24 UPT yang disebut dengan Kantor SAR. Kantor SAR mempunyai wilayah tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan operasi SAR di wilayahnya, selain itu Basarnas juga mempunyai 48 Pos SAR Untuk sementara waktu Pos SAR ditempatkan di wilayah kantor SAR di dua tempat dengan prioritas daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana/musibah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan no : KM 40 Tahun 2006, tentang Pos Search And Rescue (POS SAR) sebanyak 48 Pos SAR yang berada :
  • Sibolga
  • Tanjung Balah
  • Nias
  • Cirebon
  • Bandung
  • Jember
  • Tulungagung
  • Pelabuhan Gilimanuk
  • Pelabuhan Padangbai
  • Kab. Bone
  • Kab. Selayar
  • Palu
  • Kab. Nabire
  • Kab. Serui
  • Lhokseumawe
  • Meulaboh
  • Bengkulu
  • Lubuk Sikaping/ Jambi
  • Bengkalis
  • Jambi
  • P. Natuna Besar
  • Tanjung Balai Karimun
  • Bangka Belitung
  • Lampung
  • Yogyakarta
  • Cilacap
  • Wadu Mbolo
  • Kayanangan
  • Kab. Manggarai
  • Maumere
  • Sintete
  • Kendawangan
  • Kotabaru
  • Palangkaraya
  • Tarakan
  • Kutai Timur
  • Bau-Bau/ Buton
  • Kolaka
  • Gorontalo
  • Ternate
  • Namlea
  • Banda
  • Manokwari
  • Fakfak
  • Waimena
  • Sarmi
  • Agats
  • Kimam/ P. Dolak 
Sumber : Wikimedia ( http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_SAR_Nasional )

   

0 komentar:

Poskan Komentar

Demi kemajuan blog ini kami tunggu saran,komentar,dan kritik anda !!! Untuk non pengguna blog/mail,kami sarankan link tulisan " Beri komentar sebagai : " langsung pakai Name/URL (kalau bisa jangan ANONIM,jadi harus lengkap nama&angkatan,agar lebih mudah menyampaikan PESAN & Kesan pada teman2 lain,,untuk pengisian URL tidak perlu diisi jika belum punya BLOG).
TERIMA KASIH..,,SALAM DIRGANTARA!!!